CD DATA APBN

Sehubungan dengan banyak permintaan atas data APBN, dengan ini kami sampaikan bahwa kami tidak menyediakan data dalam bentuk kostumasi. Akan tetapi kami menyediakan Data APBN sebagai data publik untuk keperluan rekan-rekan sekalian.

CD DATA APBN

Untuk mendapatkan DATA APBN 1968-2010 kami menyediakan data APBN dalam bentuk CD yang siap kami krimkan ke alamat anda. Silahkan menghubungi tetty.yatini@gmail.com untuk konfirmasi alamat pengiriman anda.

Kami menyediakan beberapa DATA CD yang dapat anda request sesuai kebutuhan anda:

1. Data APBN (1968-2010).

2. Data APBN by reguest (Misl: 1998-2005).

3. Data Pendukung APBN lainnya (Peraturan, Bulletin dan Data Statistik APBN dengan Total 1000-an MB).

Ide pembuatan CD ini adalah masukan dari beberapa orang pengunjung yang memerlukan data dengan cepat dan pasti dan alasan lain seperti:

- Menghemat waktu dowload;

- Kepastian mendapatkan data (tidak ada broken download);

- Koleksi Informasi Elektronik

Demikian kami sampaikan,

Admin APBN

Dipublikasi di Berita | Tinggalkan Komentar

PERKEMBANGAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO DAN REALISASI APBN SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2009

Dikutip dari www.anggaran.depkeu.go.id

I. ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

1. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam UU APBN 2009, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan sebesar 6,0%. Dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009, target pertumbuhan ekonomi dikoreksi menjadi 4,5%, dan APBN-P 2009 target tersebut dikoreksi lagi menjadi 4,3%.

Pada triwulan I 2009, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,4%, sedangkan dalam triwulan II pertumbuhan ekonomi mencapai 4,0%. Dengan demikian, dalam semester I 2009 laju pertumbuhan ekonomi mencapai 4,2%, lebih rendah dari laju pertumbuhan ekonomi semester I 2008 yang mencapai 6,34 %.

Pertumbuhan ekonomi semester I 2009 tersebut bersumber dari konsumsi pemerintah, konsumsi masyarakat, dan investasi, yang masing-masing mencapai sebesar 18,0%, 5,4%, dan 3,0%. Sedangkan ekspor dan impor mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 17,2% dan minus 24,9%.

2. Inflasi

Dalam UU APBN 2009, laju inflasi diperkirakan sebesar 6,2%, kemudian disesuaikan menjadi 6,0% dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009, dan menjadi 4,5% dalam APBN-P 2009. Dari Januari hingga September 2009, laju inflasi kumulatif sebesar 2,28% (y-t-d), inflasi September 2009 terhadap September 2008 sebesar 2,83% (y-o-y), dan inflasi pada bulan September 2009 sebesar 1,05% (m-t-m). Secara tahunan, laju inflasi September 2009 lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 12,14 %. Hal ini disebabkan karena pada periode yang sama tahun 2008 tersebut terjadi lonjakan kenaikan harga minyak dunia sehingga menyebabkan harga-harga komoditi primer pun meningkat.

Sedangkan secara bulanan, laju inflasi September 2009 meningkat jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2008 yang mencapai 0,97%. Namun demikian inflasi tahun kelender 2009 (y-t-d) lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi dalam periode yang sama tahun 2008 yang mencapai 10,47 %. Peningkatan inflasi pada bulan September 2009 tersebut terutama didorong oleh kenaikan indeks pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, kelompok sandang, dan kelompok bahan makanan karena naiknya permintaan pada kelompok tersebut dalam menghadapi hari raya Iedul Fitri 1430 H.

3. Nilai Tukar Rupiah

Dalam UU APBN 2009, asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan sebesar Rp9.400/US$, yang kemudian disesuaikan dalam Dokumen Stimulus menjadi Rp11.000/US$, dan dikoreksi menjadi Rp10.500/US$ dalam APBN-P 2009. Dalam bulan Januari sampai dengan September tahun 2009, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai rata-rata Rp10.720 per US$, atau melemah jika dibandingkan dengan rata-ratanya dalam periode yang sama tahun 2008 yang mencapai Rp9.245 per US$.

Namun demikian rata-rata nilai tukar rupiah pada bulan September 2009 menguat menjadi Rp9.901 per US$, jika dibandingkan dengan rata-ratanya pada bulan sebelumnya yang mencapai Rp9.978 per US$.

Penguatan nilai tukar rupiah ini disebabkan antara lain karena adanya aliran modal asing yang terus berlangsung ke pasar domistik, sehingga mendukung pasokan valuta asing di pasar uang.

4. Suku bunga SBI 3 bulan

Dalam UU APBN 2009 dan dalam Dokumen Stimulus serta dalam APBN-P 2009, suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan sebesar 7,5%. Selama bulan Januari sampai dengan September 2009 realisasi rata-rata SBI 3 bulan mencapai 7,9%, yang berarti menurun dibandingkan realisasinya selama bulan Januari sampai dengan September 2008 yang mencapai rata-rata 8,6%.

5. Harga minyak mentah Indonesia (ICP)

Dalam UU APBN 2009, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan US$80,0 per barel. Dalam Dokumen Stimulus, asumsi harga minyak dikoreksi menjadi US$45 per barel, tetapi kemudian isesuaikan kembali menjadi US$61 per barel dalam APBN-P 2009.

Realisasi ICP selama bulan Januari sampai dengan September 2009 mencapai sebesar US$57,08 per barel, menurun dari realisasinya dalam bulan Januari sampai dengan September 2008 yang mencapai US$111,75/barel.

6. Lifting minyak mentah

Dalam UU APBN 2009, Dokumen Stimulus 2009, dan APBN-P 2009, lifting minyak diasumsikan sebesar 0,960 juta barel per hari. Pada Januari-Agustus 2009 rata-rata realisasi lifting minyak mencapai 0,871 juta barel per hari, yang berarti lebih rendah dibandingkan realisasi Januari- Agustus 2008 yang mencapai 0,917 juta barel per hari.

II. REALISASI APBN

1. Pendapatan Negara dan Hibah

Dalam UU APBN 2009, pendapatan negara dan hibah ditetapkan sebesar Rp985,7 triliun. Target tersebut direvisi menjadi Rp848,6 triliun dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009, dan menjadi Rp871,0 triliun dalam APBN-P 2009.

Sampai dengan 30 September 2009, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp563,6 triliun (64,7% dari targetnya dalam APBN-P 2009). Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2008 yang mencapai 77,2% dari targetnya dalam APBN-P 2008, realisasi tersebut berarti lebih rendah 12,5%.

Realisasi pendapatan negara dan hibah terdiri atas realisasi penerimaan dalam negeri Rp563,1 triliun (66,3% dari targetnya dalam APBN-P 2009), dan realisasi hibah Rp0,4 triliun (42,8% dari targetnya dalam APBN-P 2009).

Realisasi penerimaan dalam negeri tersebut terdiri atas realisasi penerimaan perpajakan Rp432,5 triliun (66,3% dari targetnya dalam APBN-P 2009) dan realisasi PNBP Rp130,6 triliun (59,9% dari targetnya dalam APBN-P 2009).

Realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan 30 September 2009 terdiri dari PPh sebesar Rp230,0 triliun (53,2%), PPN sebesar Rp128,0 triliun (29,6%), PBB dan BPHTB sebesar Rp17,7 triliun (4,1%), cukai sebesar Rp41,2 triliun (9,5%), Bea masuk dan bea keluar sebesar Rp13,5 triliun (3,1%), serta pajak lainnya sebesar Rp2,2 triliun (0,5%).

Sementara itu, realisasi PNBP sampai dengan 30 September 2009 terdiri dari penerimaan SDA Rp73,9 triliun (56,6%), Laba BUMN Rp12,9 triliun (9,9%), PNBP lainnya Rp41,0 triliun (31,4%), dan BLU sebesar Rp2,7 triliun (2,1%). Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus Sept.

2. Belanja Negara

Dalam UU APBN 2009, belanja negara ditetapkan sebesar Rp1.037,1 triliun, yang kemudian disesuaikan menjadi Rp988,1 triliun dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009, dan menjadi Rp1.000,8 triliun dalam APBN-P 2009. Sampai dengan 30 September 2009, realisasi belanja negara mencapai Rp596,8 triliun (59,6% dari pagunya dalam APBN-P 2009). Apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2008 yang mencapai 66,6% dari pagunya dalam APBN-P 2008, realisasi tersebut berarti 7,0% lebih rendah.

Realisasi belanja negara tersebut terdiri atas realisasi belanja pemerintah pusat Rp381,0 triliun (55,1% dari pagunya dalam APBN-P 2009) dan transfer ke daerah Rp215,8 triliun (69,8% dari targetnya dalam APBN-P 2009).

Realisasi belanja pemerintah pusat didominasi antara lain oleh belanja pegawai Rp99,9 triliun (26,2%), pembayaran bunga utang Rp73,0 triliun (19,2%), subsidi Rp67,9 triliun (17,8%) dan lainnya 36,8%.

Sementara itu, realisasi transfer ke daerah sebagian besar berasal dari DAU Rp155,3 triliun (72,0%) dan DBH Rp39,7 triliun (18,4%).

3. Defisit Anggaran

Dengan realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp563,6 triliun, dan realisasi belanja negara mencapai Rp596,8 triliun, sampai dengan 30 September 2009 terdapat defisit anggaran Rp33,2 triliun (0,6 % terhadap PDB).

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2008 yang mencapai surplus sebesar Rp31,1 triliun (0,7 % terhadap PDB), kinerja APBN 2009 hingga 30 September 2009 berarti lebih baik penyerapannya.

4. Pembiayaan Anggaran

Dalam UU APBN 2009, pembiayaan anggaran ditetapkan sebesar Rp51,3 triliun, yang kemudian disesuaikan menjadi Rp139,5 triliun dalam Dokumen Stimulus Fiskal 2009, dan menjadi Rp129,8 triliun dalam APBN-P 2009. Realisasi pembiayaan hingga 30 September 2009 mencapai Rp63,8 triliun (49,1% dari targetnya dalam APBN-P 2009).

Apabila dibandingkan dengan realisasinya dalam periode yang sama tahun 2008, realisasi tersebut berarti lebih rendah 34,1%. Realisasi pembiayaan anggaran tersebut terdiri atas realisasi pembiayaan dalam negeri Rp87,1 triliun (61,1% dari targetnya dalam APBN-P 2009) dan realisasi pembiayaan luar negeri (neto) negatif Rp23,3 triliun (183,2% dari targetnya dalam APBN-P 2009).

Realisasi pembiayaan dalam negeri sebagian besar berasal dari SBN (neto) sebesar Rp85,5 triliun. Sementara itu, realisasi pembiayaan luar negeri berasal dari penarikan pinjaman luar negeri (bruto) sebesar Rp26,3 triliun; penerusan pinjaman sebesar negatif Rp4,7 triliun dan pembayaran cicilan pokok utang LN sebesar negatif Rp45,0 triliun.

Dengan realisasi pembiayaan anggaran yang mencapai Rp63,8 triliun, sedangkan defisit anggaran mencapai Rp33,2 triliun, sampai dengan 30 September 2009 terdapat kelebihan pembiayaan anggaran Rp30,6 triliun. Pada 30 September 2008, kelebihan pembiayaan tersebut mencapai Rp109,8 triliun.

Dipublikasi di A REQUEST INFO!, Berita | Tinggalkan Komentar

PIDATO KENEGARAAN 2009, BAB 35 PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN

Pada tahun 2009 ini, menyambut peringatan hari kemerdekaan pada bulan Agustus, ada tradisi baru dalam pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden. Pada bulan Agustus tahun ini saya menyampaikan pidato kenegaraan di depan parlemen sebanyak tiga kali. Pertama adalah pidato untuk mengantarkan RAPBN tahun anggaran 2010 beserta nota keuangannya, di depan Dewan Perwakilan Rakyat, dan yang juga dihadiri oleh pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah.


BAB 35 PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

I. Ekonomi Dunia

Pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlepas dari perkembangan ekonomi dunia. Sejak tahun 2004, ekonomi dunia tumbuh tinggi didorong oleh kawasan Asia dengan Cina dan India sebagai penggeraknya serta negara industri maju dengan kebijakan suku bunga rendah yang diarahkan untuk memulihkan ekonomi dari resesi global tahun 2001. Dalam tahun 2004, perekonomian dunia tumbuh sebesar 4,9 persen dan tetap tinggi hingga tahun 2007 (5,1 persen).

Ekonomi dunia yang tumbuh tinggi tersebut, selanjutnya mendorong harga komoditas dunia, termasuk minyak mentah dunia. Indeks harga komoditas dunia tahun 2004–2008 meningkat rata-rata 21,6 persen per tahun dengan harga minyak mentah dunia naik ratarata 27,9 persen per tahun. Kenaikan terus berlanjut hingga bulan Juli 2008. Pada bulan Juli 2008, indeks harga komoditas dunia meningkat 39,9 persen dibandingkan dengan bulan Desember 2007 dengan harga minyak mentah dunia naik sebesar 46,0 persen pada periode yang sama. Sampai dengan pertengahan tahun 2008, ekonomi dunia lebih dihadapkan pada kekhawatiran krisis pangan dan energi dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang tinggi dalam lima tahun sebelumnya.

Pada bulan September 2008, terjadi gejolak bursa saham global yang merupakan kelanjutan krisis subprime mortgage di Amerika Serikat pada bulan Juli 2007. Krisis Lehman Brothers yang terkait dengan transaksi credit default swap (CDS) dan terus meluasnya kerugian akibat krisis subprime mortgage selanjutnya meningkatkan arus modal keluar jangka pendek dari emerging economy yang pada gilirannya melemahkan nilai tukar mata uang berbagai negara terhadap dolar AS dan mengurangi cadangan devisa.

Pada bulan Februari 2009, nilai tukar Euro dan Poundsterling melemah 29,5 persen dan 17,7 persen dibandingkan dengan bulan Juli 2007. Nilai tukar Bath dan Ringgit melemah 20,4 persen dan 7,0 persen pada periode yang sama. Hingga akhir bulan Februari 2009 cadangan devisa Rusia, India, Korea Selatan, dan Malaysia berkurang sebesar USD 212,5 miliar, USD 56,9 miliar, USD 46,0 miliar, dan USD 34,0 miliar dibandingkan dengan akhir bulan Juli 2008.

Krisis keuangan global berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi berbagai negara. Ekonomi negara-negara maju memasuki resesi dalam paruh kedua tahun 2008 serta ekonomi China dan India melambat cukup tajam. Dalam keseluruhan tahun 2008, ekonomi dunia tumbuh 3,1 persen, lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,1 persen. Perekonomian Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang tumbuh 0,4 persen, 0,7 persen, dan negatif 0,6 persen lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh 2,1 persen, 2,6 persen, dan 2,4 persen.

Perlambatan ekonomi juga terjadi di negara-negara berkembang Asia dengan China dan India yang masing-masing hanya tumbuh 9,0 persen dan 7,3 persen lebih rendah dibandingkan dengan tahun

sebelumnya yang mencapai 13,0 persen dan 9,3 persen. Penurunan ekonomi dunia terus berlangsung hingga triwulan I/2009 dan melebar ke belahan dunia lainnya. Ekonomi Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang tumbuh negatif masing-masing 3,3 persen, 4,8 persen, dan 8,8 persen dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi China dan India yang menjadi penggerak ekonomi Asia melambat menjadi 6,1 persen dan 5,8 persen pada periode yang sama. Penurunan ekonomi juga terjadi di negara industri baru yang meliputi Korea Selatan,

Taiwan, Singapura, dan Hong Kong; Amerika Latin seperti Brasil, Meksiko, dan kawasan Afrika. Krisis keuangan global berpengaruh terhadap bursa saham global. Hingga akhir tahun 2008, Indeks Dow Jones di Amerika Serikat, FTSE 100 di Inggris, Nikkei di Jepang, STI di Singapura masing-masing turun 33,8 persen, 31,3 persen, 42,1 persen, dan 49,0 persen dibandingkan dengan tahun 2007. Penurunan ini terus berlangsung hingga awal bulan Maret 2009. Indeks Dow Jones di New York merosot di bawah 7000, dan indeks FTSE 100 di London menurun di bawah 3700. Hingga akhir bulan Maret 2009, Indeks Dow Jones dan FTSE 100 masing-masing mencapai 7609 dan 3926 atau melemah 13,3 persen dan 11,4 persen jika dibandingkan dengan akhir tahun 2008. Indeks Nikkei di Jepang dan indeks Straits Times di Singapura masing-masing menurun 8,4 persen dan 3,5 persen dalam periode yang sama.

Penurunan ekonomi dunia yang besar juga berpengaruh pada harga komoditas dunia. Indeks harga seluruh komoditas turun 55,6 persen pada bulan Februari 2009 dibandingkan dengan tingkat harga tertinggi yang terjadi pada bulan Juli 2008. Harga minyak mentah WTI turun dari USD 134 per barel pada bulan Juni 2008 menjadi USD 39 per barel pada bulan Maret 2009.

Menurunnya harga komoditas dunia dan perekonomian dunia selanjutnya menurunkan inflasi global lebih cepat dan lebih besar dari yang diperkirakan. Laju inflasi di Amerika Serikat yang meningkat hingga 5,6 persen pada bulan Juli 2008 menurun bertahap dan menjadi deflasi 1,4 persen pada bulan Juni 2009 (y-o-y). Inflasi di China yang meningkat menjadi 8,7 persen pada bulan Februari 2008 dan di Thailand menjadi 9,2 persen pada bulan Juli 2008 menurun cepat dan menjadi deflasi 1,7 persen dan 4,0 persen pada bulan Juni 2009.

Untuk mencegah meluasnya krisis keuangan global dan penurunan ekonomi dunia yang besar, negara maju dan negara berkembang menempuh langkah bersama antara lain, G-20, terutama diarahkan guna memulihkan kepercayaan terhadap sistem keuangan global dan memulihkan ekonomi dunia dari resesi yang tajam melalui countercyclical dalam kerangka sustainable growth.

Langkah-langkah tersebut secara berangsur mulai memulihkan kepercayaan terhadap sistem keuangan global dan memperkecil penurunan ekonomi dunia. Pada akhir bulan Juli 2009, indeks DJIA dan FTSE 100 meningkat sebesar 20,5 persen dan 18,0 persen dibandingkan dengan akhir triwulan I/2009. Indeks saham Nikkei, Hangseng, Straits Times, dan KLSE meningkat masing-masing 27,7 persen, 51,5 persen, 56,5 persen, dan 34,7 persen dalam periode yang sama.

Hingga akhir Juni 2009, cadangan devisa di berbagai negara mulai meningkat. Cadangan devisa Rusia, India, Korea Selatan meningkat masing-masing sebesar USD 28,7 miliar, USD 12,5 miliar, dan USD 25,4 miliar jika dibandingkan dengan akhir triwulan I/2009.

Dalam triwulan II/2009, ekonomi China tumbuh 7,9 persen, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (6,1 persen), penurunan ekonomi Singapura sebesar 3,7 persen, lebih rendah dari triwulan sebelumnya (turun 9,6 persen), serta kontraksi ekonomi Korea Selatan mereda menjadi 2,5 persen. Sementara itu, kawasan Eropa dan Amerika tetap dihadapkan pada tantangan untuk memulihkan pertumbuhan ekonominya. Pada triwulan II/2009, ekonomi Amerika Serikat dan Inggris masih mengalami kontraksi dengan pertumbuhan negatif 5,6 persen dan 3,9 persen (y-o-y). Dalam keseluruhan tahun 2009, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2008 dengan pemulihan ekonomi dunia yang berlangsung secara bertahap.

II. Moneter, Perbankan, dan Pasar Modal

Kebijakan moneter dalam tahun 2004–2009 diarahkan untuk menjaga stabilitas harga, baik harga di dalam negeri maupun nilai tukar rupiah, serta mendorong kegiatan ekonomi secara seimbang. Kebijakan suku bunga negara maju yang beralih dari kebijakan moneter yang longgar ke arah yang lebih ketat sejak awal tahun 2004 telah memberi tekanan pada nilai tukar mata uang berbagai negara. Nilai tukar rupiah melemah dan inflasi mulai meningkat. Dalam tahun 2004, nilai tukar rupiah melemah 4,0 persen dan inflasi meningkat menjadi 6,4 persen.

Kebijakan moneter ketat di negara-negara maju yang terus berlanjut dan meningkatnya ketidakstabilan moneter di dalam negeri terkait dengan ketahanan fiskal dalam menghadapi harga minyak mentah dunia yang meningkat cukup tinggi, menuntut kebijakan moneter yang lebih ketat untuk menjaga kepercayaan terhadap rupiah dan mengendalikan inflasi. Suku bunga SBI 1 bulan ditingkatkan bertahap dari 7,43 persen pada akhir tahun 2004 menjadi 10,0 persen pada bulan September 2005.

Untuk lebih meredam gejolak nilai tukar rupiah dan mengendalikan ketidakstabilan harga terkait dengan penyesuaian harga BBM di dalam negeri pada bulan Oktober 2005, suku bunga BI Rate dinaikkan hingga menjadi 12,75 persen pada akhir tahun 2005. Kepercayaan terhadap rupiah menguat dan tekanan inflasi berkurang. Nilai tukar harian yang sempat melemah hingga Rp 12 ribu pada bulan Agustus 2005 menguat menjadi Rp 9.840 per dolar AS pada akhir tahun 2005.

Inflasi yang meningkat menjadi 18,4 persen pada bulan November 2005 menurun menjadi 6,6 persen pada tahun 2006. Sejalan dengan meningkatnya kepercayaan terhadap rupiah dan terkendalinya stabilitas harga di dalam negeri, BI rate diturunkan bertahap hingga menjadi 9,75 persen pada akhir tahun 2006.

Stabilitas ekonomi yang tetap terjaga pada tahun 2007 memberi ruang lebih lanjut bagi penurunan suku bunga. Dengan kepercayaan terhadap nilai tukar rupiah yang terjaga dan laju inflasi yang terkendali sebesar 6,6 persen, BI rate kembali diturunkan bertahap hingga menjadi 8,00 persen.

Dalam menghadapi tekanan harga minyak mentah dunia yang meningkat tinggi sejak pertengahan tahun 2007, penyesuaian harga BBM di dalam negeri dilakukan pada bulan Mei 2008 untuk mengurangi tekanan terhadap APBN. Kebijakan moneter secara bertahap beralih ketat tanpa mengganggu momentum pertumbuhan yang sedang berlangsung. Krisis keuangan global pasca Lehman yang mendorong arus keluar modal dari negara-negara berkembang yang melemahkan nilai tukar mata uang berbagai negara, menuntut kehati-hatian dalam pelaksanaan kebijakan moneter. BI rate ditingkatkan bertahap dari 8,00 persen pada bulan April 2008 mejadi 9,50 persen pada bulan Oktober 2008.

Meredanya arus keluar modal serta langkah-langkah yang ditempuh di dalam negeri terutama untuk mengamankan kecukupan devisa serta menguatkan sistem keuangan telah meningkatkan kembali kepercayaan terhadap rupiah. Dengan ekspektasi inflasi yang menurun dan terjaganya kembali kepercayaan terhadap rupiah, tersedia ruang yang lebih besar bagi kebijakan moneter untuk memperkuat ekonomi domestik dari menurunnya permintaan eksternal. Inflasi pada bulan Juli 2009 yang menurun menjadi 2,7 persen (y-o-y) dan dalam keseluruhan tahun diperkirakan sekitar 4,0 persen, nilai tukar rupiah menguat, dan BI rate diturunkan menjadi 6,50 persen pada bulan Agustus 2009.

Dalam pada itu, kebijakan perbankan terus diarahkan untuk memperkuat fungsi intermediasi, antara lain, melalui penguatan ketahanan sistem perbankan dan peningkatan kepercayaan masyarakat. Dengan stabilitas ekonomi yang terjaga kembali dari gejolak ekonomi tahun 2005, penyaluran kredit perbankan kembali meningkat. Pertumbuhan kredit perbankan yang menurun menjadi 9,7 persen hingga bulan Agustus 2006 secara bertahap kembali meningkat hingga menjadi 38,6 persen pada bulan Oktober 2008.

Menurunnya ekonomi global dan melambatnya perekonomian dalam negeri berpengaruh terhadap permintaan kredit perbankan. Pertumbuhan kredit perbankan secara bertahap melambat menjadi 16,2 persen pada bulan Juni 2009. Langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kembali pertumbuhan kredit perbankan.

Kesehatan perbankan dalam kurun waktu 2004–2008 tetap terjaga. Capital Adequacy Ratio terjaga pada kisaran 16–20 persen, jauh di atas ketentuan sebesar 8 persen, dengan penyaluran kredit yang makin meningkat. Kualitas kredit juga terjaga dengan baik. Meskipun sebagai rasio dari total kredit, NPL meningkat menjadi 4,0 persen pada bulan Juni 2009 dengan menurunnya ekonomi global dan melambatnya ekonomi dalam negeri, tingkat ini masih lebih rendah dibandingkan dengan pertengahan tahun 2006 yang mencapai 8,3 persen.

Upaya untuk mendorong pasar modal sebagai sumber pembiayaan pembangunan terus ditingkatkan. Secara bertahap indeks harga saham gabungan (IHSG) meningkat dari 1000 pada akhir tahun 2004 menjadi 2746 pada akhir tahun 2007. Krisis keuangan dan resesi global yang berpengaruh terhadap indeks bursa saham global berdampak pada kinerja bursa saham di Indonesia.

IHSG BEI tertekan hingga di bawah 1250 pada bulan November 2008. Langkah-langkah pengamanan sektor keuangan, baik di tingkat global maupun nasional serta ekspektasi yang besar terhadap ketahanan ekonomi nasional, kembali mendorong kinerja pasar modal di Indonesia. Pada akhir Juli 2009, IHSG BEI meningkat menjadi 2323 dan merupakan salah satu pasar modal yang prospektif di kawasan Asia.

III. Neraca Pembayaran

Kondisi neraca pembayaran tahun 2005 hingga pertengahan tahun 2008 terus membaik didukung oleh pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia yang tinggi. Dengan kemampuan cadangan devisa yang meningkat, pembayaran sisa utang kepada Dana Moneter Internasional (IMF) yang seharusnya jatuh tempo pada tahun 2010 dipercepat serta dilunasi pada bulan Juni dan Oktober 2006.

Pertumbuhan ekonomi dunia yang tinggi sejak tahun 2004 hingga pertengahan tahun 2008 berdampak positif terhadap neraca transaksi berjalan. Dalam tahun 2005 – 2007, ekspor nonmigas tumbuh rata-rata 19,6 persen per tahun. Sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi di dalam negeri, impor nonmigas naik rata-rata 19,3 persen per tahun dalam kurun waktu yang sama.

Dengan defisit jasa-jasa (neto) dan pendapatan (neto) yang meningkat dari USD 8,8 miliar dan USD 10,9 miliar pada tahun 2004 menjadi USD 11,8 miliar dan USD 15,5 miliar pada tahun 2007, surplus transaksi berjalan meningkat dari USD 1,6 miliar pada tahun 2004 menjadi USD 10,9 miliar dan USD 10,5 miliar pada tahun 2006 dan 2007.

Neraca transaksi modal dan finansial terus terjaga dengan masuknya modal baik dalam bentuk investasi langsung maupun portofolio. Dalam tahun 2006 dan 2007, neraca transaksi modal dan finansial mencatat surplus USD 3,0 miliar dan USD 3,6 miliar sehingga cadangan devisa meningkat menjadi USD 42,6 miliar dan USD 56,9 miliar.

Dalam tahun 2008, stabilitas eksternal masih tetap terjaga dari pengaruh resesi global. Total penerimaan ekspor mencapai USD 139,6 miliar atau meningkat 18,3 persen dibandingkan dengan tahun 2007 didorong oleh penerimaan ekspor migas dan nonmigas yang masing-masing meningkat 27,3 persen dan 15,8 persen. Sementara itu, total nilai impor pada tahun 2008 mencapai USD 116,7 miliar atau meningkat 36,8 persen dibandingkan dengan tahun 2007, didorong oleh impor migas dan nonmigas yang masing-masing naik 24,5 persen dan 40,4 persen. Dengan defisit neraca jasa-jasa dan pendapatan sebesar USD 22,6 miliar, necara transaksi yang berjalan masih mencatat surplus sebesar USD 0,3 miliar.

Krisis keuangan global berpengaruh pada neraca arus modal dan finansial pada tahun 2008. Arus investasi langsung dan portofolio (neto) turun menjadi USD 2,0 miliar dan USD 1,7 miliar; sedangkan defisit arus invetasi lainnya (neto) meningkat menjadi USD 6,2 miliar. Secara keseluruhan, neraca modal dan finansial pada tahun 2008 mengalami defisit sebesar USD 2,1 miliar, menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai surplus USD 3,6 miliar. Cadangan devisa hingga akhir tahun 2008 mencapai USD 51,6 miliar atau setara dengan 4,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Memasuki tahun 2009, stabilitas eksternal masih terjaga dari penurunan ekonomi global. Pada triwulan I/2009, total nilai ekspor mencapai USD 23,9 miliar atau turun 30,5 persen (y-o-y) dengan ekspor migas dan nonmigas yang menurun masing-masing sebesar 54,1 persen dan 23,3 persen (y-o-y). Sementara itu, total nilai impor pada triwulan I/2009 mencapai USD 17,7 miliar atau menurun 34,2 persen (y-o-y) dengan impor migas dan nonmigas yang menurun masing-masing 63,1 persen dan 26,7 persen (y-o-y). Secara keseluruhan, neraca transaksi yang berjalan pada triwulan I/2009 mengalami surplus sebesar USD 1,8 miliar.

Sementara itu, neraca arus modal dan finansial pada triwulan I/2009 mengalami surplus sebesar USD 2,4 miliar, naik dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2008 yang mengalami defisit USD 1,4 miliar didorong oleh arus masuk investasi langsung asing bersih sebesar USD 2,7 miliar serta arus masuk investasi portofolio bersih sebesar USD 1,9 miliar, sedangkan investasi lainnya masih mengalami defisit sebesar USD 2,3 miliar.

Neraca keseluruhan pada triwulan I/2009 mencapai USD 4,0 miliar dengan cadangan devisa mencapai USD 54,8 miliar atau setara dengan 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri.

IV. Keuangan Negara

Dalam tahun 2005–2008, kebijakan fiskal diarahkan untuk memberikan dorongan terhadap perekonomian dengan tetap menjaga langkah-langkah konsolidasi fiskal yang telah dilakukan selama ini. Keberlanjutan ketahanan fiskal diupayakan melalui penurunan stok utang Pemerintah relatif terhadap PDB dengan meningkatkan penerimaan negara terutama penerimaan yang berasal dari perpajakan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja negara melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.

Dalam periode tersebut, keuangan negara dihadapkan pada kondisi eksternal yang menuntut langkah-langkah penyesuaian. Pada tahun 2005 dan 2008, kenaikan harga minyak mentah dunia yang tinggi mendorong Pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM di dalam negeri guna mengamankan ketahanan fiskal dengan tetap menjaga daya beli masyarakat miskin melalui bantuan langsung tunai (BLT) dan berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Di sisi penerimaan, dalam tahun 2005 hingga 2008, pendapatan negara dan hibah meningkat dari Rp495,2 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp981,0 triliun pada tahun 2008 atau naik 18,6 persen tiap tahun. Kenaikan tersebut, terutama, didorong oleh peningkatan penerimaan pajak yang meningkat dari Rp347,0 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp658,7 triliun pada tahun 2008.

Peningkatan yang tinggi pada penerimaan perpajakan didorong oleh kegiatan ekonomi yang semakin meningkat serta reformasi administrasi perpajakan dan sunset policy. Sejalan dengan meningkatnya harga minyak mentah dunia, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terus didorong. Penerimaan SDA migas meningkat dari Rp103,8 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp209,7 triliun pada tahun 2008 atau naik rata-rata 19,1 persen per tahun. Penerimaan negara yang meningkat memberi ruang yang lebih besar bagi peningkatan belanja negara.

Dalam kurun waktu yang sama (2005–2008), belanja negara meningkat dari Rp 509,6 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 985,3 triliun pada tahun 2008 atau naik rata-rata sebesar 17,9 persen per tahun. Peningkatan belanja negara tersebut didorong oleh peningkatan belanja Pemerintah Pusat ratarata sebesar 17,7 persen per tahun dan belanja ke daerah rata-rata sebesar 18,1 persen per tahun. Kenaikan pada belanja Pemerintah Pusat didorong oleh kenaikan belanja modal dan bantuan sosial dalam upaya meningkatkan kegiatan ekonomi yang lebih luas, menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dan mengurangi kemiskinan. Adapun belanja ke daerah terus diarahkan untuk memantapkan proses desentralisasi dan otonomi daerah.

Dalam upaya meningkatkan ketahanan ekonomi dalam negeri dari resesi dunia pada tahun 2009, kebijakan APBN Tahun 2009 diarahkan lebih bersifat ekspansif dengan memberi stimulus fiskal dalam kemampuan negara untuk membiayai. Kebijakan stimulus fiskal tahun 2009 diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya tahan sektor usaha menghadapi krisis global serta mengatasi pemutusan hubungan kerja dengan penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur padat karya.

Belanja negara pada tahun 2009 diperkirakan mencapai Rp1.005,7 triliun dengan memperhitungkan kebutuhan subsidi yang meningkat terkait dengan kenaikan harga minyak mentah dunia. Sementara itu, upaya untuk menjaga penerimaan negara, terutama penerimaan perpajakan, tetap ditingkatkan. Dalam tahun 2009, penerimaan negara dan hibah diperkirakan mencapai Rp872,6 triliun.

Secara keseluruhan, defisit APBN Tahun 2009 diperkirakan mencapai Rp133,0 triliun atau 2,5 persen PDB yang sebagian besar akan ditutup oleh penerbitan surat berharga negara (SBN). Dengan perkembangan ini, rasio stok utang pemerintah terhadap PDB diperkirakan dari 33 persen PDB pada tahun 2008 menjadi sekitar 32 persen PDB pada tahun 2009, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2004 yaitu sebesar 57 persen PDB.

V. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam tahun 2004–2009, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama, melalui peningkatan kegiatan ekonomi yang lebih luas, penciptaan lapangan kerja yang lebih besar, dan pengurangan jumlah penduduk miskin.

Upaya untuk meningkatkan peranan masyarakat terus didorong melalui perbaikan iklim investasi dan penguatan daya saing nasional. Investasi dan ekspor yang tumbuh tinggi sejak tahun 2004 telah mendorong ekonomi pada tahun 2005 tumbuh 5,7 persen. Dengan terjaganya kembali stabilitas dari gejolak ekonomi pada paruh kedua tahun 2005, pertumbuhan ekonomi dapat didorong dari 5,5 persen pada tahun 2006 menjadi 6,3 persen pada tahun 2007.

Dalam tahun 2008, pertumbuhan ekonomi dapat dijaga 6,1 persen dengan perekonomian dunia yang mulai menurun sejak paruh kedua tahun 2008.

Dalam pertumbuhan ekonomi dunia yang tinggi tahun 2004 hingga pertengahan tahun 2008, ekspor digerakkan sebagai pendorong ekonomi. Dalam tahun 2005–2008, ekspor barang dan jasa secara riil tumbuh rata-rata 11,0 persen per tahun. Dengan terjaganya kembali stabilitas ekonomi pada tahun 2006, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto yang melambat menjadi 2,6 persen pada tahun 2006 meningkat kembali menjadi 9,4 persen dan 11,7 persen.

Daya beli masyarakat yang tertekan oleh gejolak ekonomi tahun 2005 kembali pulih. Konsumsi masyarakat meningkat dari 3,2 persen pada tahun 2006 menjadi 5,0 persen dan 5,3 persen pada tahun 2007 dan 2008. Sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi, impor barang dan jasa kembali meningkat pada tahun 2007 dan 2008. Adapun konsumsi pemerintah terus diarahkan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi. Dalam pada itu, kegiatan produksi terus meningkat didukung oleh ketahanan pangan yang kuat.

Dalam tahun 2005–2008, sektor pertanian tumbuh rata-rata 3,6 persen per tahun didukung oleh produksi padi yang meningkat rata-rata 2,8 persen per tahun di atas laju pertumbuhan penduduk. Produksi padi yang pada tahun 2004 sebesar 54,1 juta ton dapat ditingkatkan hingga menjadi 60,3 juta ton pada tahun 2008. Sektor tersier tumbuh rata-rata 8,2 persen per tahun, terutama didorong oleh sektor pengangkutan dan telekomunikasi serta sektor industri pengolahan tumbuh rata-rata 4,4 persen per tahun.

Krisis keuangan dan resesi global yang tajam sejak pertengahan tahun 2008 berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah-langkah untuk menjaga kepercayaan terhadap ekonomi nasional dan ekspektasi yang kuat terhadap ketahanan ekonomi nasional mampu mengurangi pengaruh dari menurunnya ekonomi global. Pada semester I/2009, ekonomi tumbuh 4,2 persen (y-o-y) dengan banyak negara mengalami kontraksi ekonomi yang besar dan prospek pertumbuhan negatif dalam keseluruhan tahun 2009.

VI. Penciptaan Lapangan Kerja dan Pengurangan Kemiskinan

Upaya untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mengurangi jumlah penduduk miskin terus dilakukan. Pengangguran terbuka yang meningkat menjadi 11,9 juta orang atau 11,2 persen pada bulan November 2005 oleh ketidakstabilan ekonomi di dalam negeri dapat diturunkan secara bertahap menjadi 9,4 juta orang atau 8,4 persen pada bulan Agustus 2008. Pada bulan Februari 2009, pengangguran terbuka menurun menjadi 9,3 juta orang atau 8,1 persen. Selanjutnya jumlah penduduk miskin yang meningkat pada bulan Maret 2006 dapat diturunkan secara bertahap menjadi 32,5 juta orang atau 14,15 persen pada bulan Maret 2009.

Dipublikasi di Berita | 1 Komentar

Respon Terhadap Ketersediaan Data

Post ini hanya akan meng-approve komentar tentang respon anda terhadap ketersediaan Data APBN.

Untuk request silahkan isikan pada post Request yang kami sediakan.

Ditunggu respon rekan-rekan.

Terimakasih.

apbn blog admin

Dipublikasi di Berita, Perimbangan Keuangan | Tinggalkan Komentar

Pasar modal tak akan jadi primadona

oleh : Berliana Elisabeth

JAKARTA (bisnis.com): Pasar modal Indonesia tidak akan menjadi primadona lagi seperti saat ini jika nantinya Jusuf Kalla terpilih menjadi presiden dalam pilpres pada Juli.

Menurut capres dari Partai Golkar ini, krisis ekonomi global saat ini menjadi pelajaran bahwa jika mengagungkan pasar modal dalam perekonomian suatu negara ternyata dapat menimbulkan masalah.

Hal ini karena krisis ekonomi global berawal dari masalah di pasar modal dan sektor finansial Amerika Serikat. Di mana, porsi peranan pasar modal dan sektor finansial dalam perekonomian AS mencapai 100%.

“Kalau kita, sektor finansial hanya mengambil porsi 23%, sehingga ketika terjadi krisis di dunia dari sektor ini, Indonesia masih mampu bertahan,” tutur Kalla ketika berkunjung ke kantor Bisnis Indonesia siang ini.

Dia menambahkan pihaknya akan lebih realistis dalam menilai sektor mana yang akan lebih dipentingkan, yakni sektor riil.

“Namun bukan berarti pasar modal tidak penting, namun akan lebih penting pasar Tanah Abang, pasar Klewer dan pasar-pasar lainnya. Harga barangnya pun tidak bisa digoreng, kalau saham harganya bisa digoreng,” kata Kalla.

Kalla menambahkan pasar modal tidak akan sejaya seperti saat ini, karena pihaknya akan lebih realistis untuk memilih prioritas. “Tidak akan ada lagi pasar modal yang menggerakkan pasar secara siluman. Kalau di pasar modal, pergerakan harga bisa terjadi secara siluman. Nah kalau di pasar riil, harga bergerak normal,” tutur Kalla yang masih menjabat sebagai wapres di Kabinet Indonesia Bersatu. (tw)

Dipublikasi di Berita | Tinggalkan Komentar

Pertumbuhan ekonomi dipatok 5%-6%

oleh : Ratna Ariyanti & Irsad Sati

JAKARTA (bisnis.com): Pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi 5%-6% dengan tingkat inflasi 4,5%-5,5% dalam skenario besaran asumsi makro APBN 2010.

Penetapan besaran asumsi dasar tersebut dibahas dalam Sidang Kabinet Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden sore tadi. Hadir dalam rapat itu a.l. Wapres Jusuf Kalla, Pelaksana Tugas Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, Menko Kesra Aburizal Bakrie, dan Menko Polhukam Widodo AS.

Sri Mulyani, dalam keterangan pers yang disampaikan seusai Sidang Kabinet, menyebutkan besaran asumsi untuk suku bunga ditetapkan 6%-7%, nilai tukar rupiah Rp9.500-Rp10.500, dan harga minyak ditetapkan US$45-US$60.

Produksi minyak tidak banyak mengalami pergerakan dibandingkan tahun lalu yaitu antara 950.000 barel dan 970.000 barel. Produk domestik bruto (PDB) dipatok sekitar Rp6.000 triliun.

“Dengan situasi ini, sesuai dengan rencana kerja pemerintah (RKP) 2010 adalah prioritas pertama untuk mendukung dan meneruskan pemulihan ekonomi. Untuk itu maka defisit APBN akan dirancang pada kisaran 1,3%,” ujar Sri Mulyani.

Menurut dia, Presiden dan Wapres memberikan arahan mengenai defisit yang diperkirakan dapat mencapai 1,5% dari PDB terutama jika ada hal penting yang memerlukan pendanaan pada tahun depan dan jika terdapat ruang fiskal.

Sri Mulyani melihat adanya ruang fiskal karena kondisi pasar keuangan saat ini terlihat memungkinkan untuk mendapatkan pendanaan. Pada tahun depan, pemerintah juga akan tetap memberikan insentif, berupa penurunan tarif pajak dan PPh badan, bagi sektor riil guna menunjang proses pemulihan selepas hantaman krisis perekonomian global.

Stimulus dalam bentuk belanja pemerintah dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat dan program-program yang bersifat padat karya untuk menciptakan kesempatan lapangan kerja juga akan dilakukan pada tahun depan. (tw)

Dipublikasi di Berita | Tinggalkan Komentar

Target Ekonomi yang Realistis

(EDITOR MEDIA INDONESIA)

Senin, 10 Maret 2008

TIDAK mudah bagi pemerintah untuk membuat target ekonomi. Salah satunya karena faktor harga minyak yang tiba-tiba naik meroket.

Kesulitan bertambah, menjelang pemilihan umum, pemerintah cenderung tergoda untuk mencetak kinerja yang meyakinkan sehingga terperangkap optimisme yang berlebihan.

Hasilnya adalah target ekonomi yang terlampau tinggi.

Itulah yang kiranya terjadi ketika pemerintah menyodorkan sejumlah asumsi ekonomi dalam RAPBN Perubahan 2008 pada awal Februari lalu. Ketika itu, pemerintah membuat asumsi ekonomi yang sangat optimistis, tidak realistis. Pertumbuhan ekonomi diyakini masih bisa mencapai 6,8%, harga minyak US$80 per barel, juga inflasi masih bisa ditekan pada kisaran 6%. Selain itu, pemerintah amat yakin ekspor dan investasi kita tidak begitu terimbas oleh resesi di Amerika Serikat.

Padahal, sejumlah kalangan sudah mengingatkan agar pemerintah membuat asumsi ekonomi yang lebih realistis. Jauh-jauh hari para pengamat dan pelaku ekonomi sudah menyerukan resesi di Amerika dan dunia jangan dianggap angin lalu.

Setelah menyadari asumsi yang dibuat kelewat optimistis, hanya dalam hitungan dua pekan pemerintah mengubah asumsi itu. Pertumbuhan dipangkas jadi 6,4%, harga minyak US$83 per barel, dan inflasi 6,5%.

Tidak berhenti sampai di situ. Urusan bongkar pasang RAPBN Perubahan pun kembali diteruskan Selasa (4/3). Kali ini, sejumlah target dipangkas. Target ekspor diturunkan dari 12,7% menjadi 10,5%, target investasi dipangkas menjadi 12,3% dari rencana semula 15,5%.

Pemerintah menyebut pemangkasan target itu dilakukan karena resesi Amerika membuat negara itu memangkas impor. Padahal, Amerika merupakan negara tujuan ekspor yang sangat besar bagi Indonesia. Sebuah kesadaran yang terlambat karena faktanya guncangan resesi sudah berimbas ke Tanah Air. Itu bisa dilihat dari terus merangkaknya harga-harga komoditas pangan sehingga hanya dalam dua bulan inflasi kita sudah mencapai 2,42%.

Membuat asumsi dan target yang realistis adalah cermin dari sejauh mana pemerintah sigap dan tahu ada masalah besar yang menghadang. Karena itu, perencanaan anggaran yang matang akan memberikan panduan yang jelas ke arah mana prioritas ekonomi tahun ini akan digerakkan.

Bongkar pasang asumsi dan target yang dilakukan berkali-kali dan hanya dalam hitungan hari menunjukkan pemerintah tak paham arah. Maka, ibarat kapal, jangan heran jika kapal besar ekonomi kita hanya berputar-putar di tengah laut dalam hantaman gelombang tanpa tahu di mana harus berlabuh. Jika begitu keadaannya, rakyat Indonesia sebagai penumpang kapal akan terus didera kepusingan, dicekam kepanikan, sembari melihat para elite sibuk mempersiapkan sekoci sendiri-sendiri.

Jangan salahkan juga jika ada yang curiga jangan-jangan pemangkasan target ekonomi itu merupakan bagian dari upaya pemerintah mencari jalan selamat. Yakni bermain aman menurunkan target agar bisa dicapai demi investasi politik tahun depan. Bukankah pemerintah telah memberi title tahun ini adalah tahun politik?

Jika ingin membuktikan kecurigaan itu tidak benar, pemerintah harus segera menentukan arah secara tegas, jelas, dan berani meskipun tidak populer.

Kebiasaan menganggap bahwa ekonomi sudah bergerak di jalan yang benar dan karenanya tahan guncangan harus dibuang jauh di tengah ketidakpastian ekonomi.

Dipublikasi di Artikel | 846 Komentar

BI Perkirakan Inflasi 2008 6,5 Persen

Laporan Wartawan Kompas M Fajar Marta

JAKARTA, RABU – Bank Indonesia memperkirakan inflasi tahun 2008 bakal mencapai 6,5 persen atau lebih tiggi dari perkiraan semula yang sebesar 5 persen dengan rentang satu persen.

“Tekanan inflasi meningkat akibat kenaikan harga berbagai komoditas di pasar internasional dan ketidakpastian pasar keuangan global,” kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom dalam forum CEO Kompas100 Rabu (5/3) di Jakarta.

Menurut Miranda, tekanan inflasi yang meningkat biasanya akan mendongkrak suku bunga.

Untuk mengendalikan inflasi, lanjutnya, salah satu yang menjadi prioritas BI adalah menjaga nilai tukar rupiah. BI akan mendorong penguatan rupiah dengan tujuan memperkecil dampak imported inflation.

Menurut Miranda akibat resesi ekonomi AS yang mengakibatkan penurunan ekspor Asia, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan juga turun dari rata-rata 6,5 persen menjadi 6,2 persen. Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo mengatakan tekanan inflasi semakin tinggi. Itu terlihat dari inflasi inti yang melonjak.

Dipublikasi di Berita | 1 Komentar

Disinsentif Listrik Mulai 1 April

Senin, 10 Maret 2008 | 14:23 WIB

JAKARTA, SENIN – Pemerintah memastikan program insentif dan disinsentif listrik tetap dimulai 1 April 2008, meski terjadi pergantian direksi PT PLN (Persero).

Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) J Purwono mengatakan di Jakarta, Senin (10/3), seperti dikutip dari Antara, direksi baru PLN tetap harus melanjutkan program sebelumnya. “Termasuk, program penghematan listrik melalui pemberlakukan insentif dan disinsentif tarif listrik,” katanya.

Menurut dia, program penghematan tersebut tidak bisa tertunda hanya karena ada pergantian direksi. Sebab, semakin lama tertunda, target penghematan BBM menjadi tidak akan tercapai.

Berdasarkan perhitungan PLN, apabila program dimulai Maret 2008, nilai penghematan BBM akan mencapai Rp18,67 triliun. Namun, jika dimulai April, penghematan menjadi Rp16,8 triliun.

Direksi PLN yang baru dilantik oleh Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil pada Senin siang ini adalah Direktur Utama (Dirut) Fahmi Mochtar yang sebelumnya Pelaksana Tugas Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PLN, Wakil Dirut Rudiantara (sebelumnya menjabat Wakil Dirut PT Semen Gresik Tbk), Direktur Keuangan Setio Anggoro Dewo (Komisaris PT Indonesia Power), dan Direktur Jawa dan Bali Murtaqi Syamsuddin (Deputi Direktur Pemasaran PLN).

Kemudian, Direktur Luar Jawa dan Bali Hariadi Sadono (GM PLN Jatim), Direktur Perencanaan Bambang Praptomo (Dirut PT Rekadaya), Direktur Pembangunan dan Konstruksi Agung Nugroho (GM PLN Proyek Induk Pembangkitan dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara), serta Direktur SDM Supriyadi (Deputi Direktur SDM PLN).

Dipublikasi di Berita | 16 Komentar

Target Pajak Dinaikkan Rp 9,5 Triliun

Senin, 10 Maret 2008 | 07:18 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta :P emerintah dan Panitia Anggaran DPR sepakat menaikkan target penerimaan pajak sebesar Rp 9,5 triliun menjadi Rp 601,5 triliun.

“Kami bisa menerima angka itu, tapi ya kami harus berjuang lagi,” kata Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution akhir pekan lalu. Menurut dia, asumsi penerimaan perpajakan dalam APBN-Perubahan 2008 sudah selesai dibahas bersama Panitia Anggaran DPR pekan lalu.

Menurut Darmin, tambahan target penerimaan pajak seharusnya tidak sampai Rp 9,5 triliun. Angka itu semestinya dikurangi Rp 785 miliar karena terkait pemberian fasilitas pemerintah kepada perusahaan masuk bursa. Namun, Panitia Anggaran menghendaki agar pengurangan tersebut tidak dilakukan.

Sebagai konsekuensinya, kata Darmin, Ditjen Pajak akan mengejar optimalisasi dari sektor bisnis yang sedang booming, seperti perkebunan kelapa sawit dan tambang batu bara. Langkah optimalisasi ini juga didukung Presiden. “Sektor booming seharusnya pembayaran pajak lebih baik,” katanya.

Meski begitu, mantan Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) UI ini mengakui penerimaan perpajakan masih berpotensi berkurang lagi. Itu terjadi jika pemerintah dan DPR tidak bersepakat mengenai pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) listrik bagi pelanggan listrik di atas 1.300 Watt. “Kalau itu tidak diberlakukan, target pajak berkurang lagi Rp 1,5 triliun.”

Bagaimanapun Menteri Keuangan Sri Mulyani optimistis, optimalisasi potensi pajak di sektor booming, serta upaya penegakan hukum kasus-kasus pajak akan meningkatkan penerimaan negara.

Untuk menggenjot penerimaan pajak tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Departemen Keuangan dan Ditjen Pajak terus membenahi kinerja. Ia meminta upaya modernisasi, restrukturisai terus dijalankan agar pelayanan pajak lebih baik dan efesien.

Apalagi, perkembangan penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus menunjukan perkembangan positif. Presiden mencontohkan penerimaan pajak pada 2006 masih sekitar Rp 350 triliun. Namun, pada 2007 sudah meningkat menjadi Rp 420 triliun. Peningkatan penerimaan tersebut menunjukkan ada pertumbuhan sektor riil dan pertumbuhan ekonomi. “Kami harap target kenaikan penerimaan 25 persen bisa terwujud,” katanya.

Presiden mengingatkan upaya peningkatan penerimaan pajak sangat diperlukan untuk menyelamatkan APBN 2008. “Bagaimanapun kontribusi penerimaan pajak sangat penting sehingga defisit bisa rasional dan pengeluaran yang dilakukan tepat,” katanya. Menurut dia, yang penting APBN masih bisa digunakan untuk membiayai membiayai pembangunan, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

Gunanto E S

Dipublikasi di Berita | 83 Komentar